Pengaturan Jenis Sanksi Perjudian

Terutama dari sistem sanksi pidana yaitu tentang tindak pidana perjudian yang masih mengacu. Dalam suatu peraturan umum yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang telah mengatur beberapa jenis tindak pidana yang meliputi pidana pokok dan juga pidana tambahan perjudian. Dari beberapa jenis pidana pokok tersebut antara lain mengandung pidana mati, pidana penjara, pidana penjara, dan pidana denda. Dan jenis pidana tambahannya antara lain pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan hakim memutuskan kesalahannya.

Ketahui Artikel dalam Perjudian poker139 online terpercaya

Dalam pasal 303 ini aslinya berasal dari pasal 542 yang ancaman pidananya lebih rendah yaitu. Penjahat hanya di kurungan paling lama satu bulan atau pidana juga dapat didenda paling banyak hanya tiga ratus ribu rupiah. Karena telah diundangkan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 yang tertuang dalam pasal 542, diganti dengan pasal 303. Bagi yang diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau juga pidana denda dipidana dengan pidana denda paling banyak empat juta rupiah. sekitar sepuluh juta rupiah. Artinya, persoalan perjudian Agen Bola Tanpa Deposit bentuk pelanggaran yang termuat dalam Pasal 542 merupakan tindak pidana.

Jika dicermati, ada beberapa poin perubahan yang bukan merupakan penambahan atau pengurangan jenis sanksi. Namun hanya sedikit berubah dari berat ringannya sanksi pidana yang akan dijatuhkan terhadap tindak pidana tersebut. Dengan kata lain, ada undang-undang yang hanya ada dalam peraturan yang telah menambahkan ketentuan mengenai bobot sanksi dalam KUHP, khususnya dalam pasal 303 ayat (1), pasal 542 ayat (1) dan pasal 542 ayat (3). Dengan demikian, sistem sanksi juga tidak akan berbeda dengan sistem yang terdapat dalam KUHP.

READ:   Tips Menang Terbaru Dengan Cara Main Poker Online Uang Asli

Ketentuan UU NO. 7 tahun 1974

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 memang tidak mungkin mengatur sendiri, terutama mengenai jenis-jenis pidana tambahan. Jadi, ketentuan pidana tambahan dalam Pasal 10 KUHP tidak serta merta diberlakukan. Hal ini sejalan dengan dan juga pendapat dari apa yang telah diputuskan sebelumnya yang menyatakan bahwa. Walaupun hukuman tambahan tersebut telah diatur dalam aturan umum, namun menurut sistem KUHP, jenis hukuman tambahan hanya diancam sebagai jenis kejahatan tertentu. Jika dalam peraturan, terutama dari rumusan yang sudah bersangkutan, tidak secara eksplisit mencantumkan pidana tambahan.

Berdasarkan ketentuan seperti ini, dapat disimpulkan bahwa jika tidak disebutkan secara eksplisit, jenis-jenis hukuman tambahan dalam formulasi yang baik. Oleh karena itu, pidana tambahan tidak dapat dikenakan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan rumusan yang termasuk dalam ruang lingkup. Dari tindak pidana perjudian ini tidak secara tegas disebutkan dalam bentuk-bentuk pidana tambahan.

Sehingga hukuman tambahan tidak akan dikenakan pada pembuat masalah perjudian. Pasal-pasal yang termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana. Dalam perjudian hanya dapat dirumuskan suatu bentuk pidana. Dari sudut pandang, alternatifnya bisa penjara atau denda. Ini adalah cara yang bagus bagi donor tambahan untuk menentukan jalan yang sebenarnya ingin mereka tuju.

Sekurang-kurangnya dari pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 disebutkan bahwa ada beberapa jenis sanksi bagi tindak pidana, antara lain. Pasal 303 ayat (1) menyatakan bahwa pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Dan juga denda dua puluh lima juta untuk penjahat yang ingin segera dibebaskan dengan cara yang layak. Dan untuk Pasal 542 ayat (1) KUHP paling singkat kurang dari satu bulan dan dapat dipungut biaya sepuluh juta rupiah. Sedangkan Pasal 542 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda sepuluh juta rupiah.

READ:   Berkenalan dengan Forum Poker Terbaik Indonesia